PEMERINTAH JEPANG MEMILIKI BERHATI KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT PETANI JEPANG

Jepang merupakan negara yang maju dalam berbagai bidang. Salah satu hal yang menjadi pokok yang diutamakan oleh pemerintah jepang adalah mengutamakan dan mensejahterakan masyarakat dalam keluhan hal apapun yang di alami oleh masayarakat publik yang ada di masyarakat Jepang. Walaupun dalam peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakatnya tidak secara bersamaan/musiman, namun dalam penerapannya secara bergiliran. Program pemerintah jepang dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi tolak ukur utama dalam pengentasan kemiskinan  masyarakat jepang, maka pemerintah Jepang menjadi peluang beSar untuk berhasil dan menjadi daya saing yang berkompeten untuk bersaing dengan negara lain.

Dari kinerja pemerintah jepang, Hampir di setiap rumah (masyarakat)  memiliki mobil terparkir di halaman rumah dan alat-alat seperti  traktor untuk menunjang kegiatan pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menggambarkan tingkat kesejahteraan hidup petani di Jepang mengalami peningkatan.

Pemerintah Jepang memang sangat menghargai bahkan boleh dikatakan “memanjakan” para petani. Bahkan berbagai program dan kebijakanpun dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam hal untuk mendorong kemajuan pada sektor pertanian.

Inilah salah satu contoh kebijakan Pemerintah Jepang di bidang pertanian. Misalnya, menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk produk pertanian. Seandainya harga pasar produk pertanian mengalami penurunan di bawah HPP yang ditetapkan, maka pemerintah memberi subsidi, sehingga harga tersebut setidaknya sama dengan HPP. Sebaliknya, seandainya harga pasar mengalami kenaikan di atas HPP, maka kelebihan harga tersebut merupakan keuntungan bagi petani. Dengan kebijakan ini, maka para petani jepang tidak akan mengalami kerugian karena hasil produksinya tidak pernah berada di bawah HPP.

Kebijakan lainnya terkait dengan mekanisasi pertanian, di mana pemerintah memberikan bantuan untuk peralatan pertanian seperti traktor. Petani yang akan melakukan peremajaan/penggantian traktor, dapat mengajukan pinjaman/kredit ke bank. Dari keseluruhan jumlah kredit pembelian traktor tersebut, hanya 50% saja yang harus dilunasi oleh petani. Sedangkan 50% lagi termasuk bunga pinjaman dan ditanggung oleh pemerintah jepang.

Hal lain yang menjadi kebijakan pemerintah jepang bahwa, Untuk melindungi petani dari “serangan” produk impor, maka pemerintah mengambil langka untuk menetapkan harga jual produk impor tak boleh lebih murah dari pada produk lokal. Pengimpor boleh menjual barangnya di bawah harga produk lokal, dengan syarat selisih harga harus disetor ke pemerintah.

Sebagai ilustrasi, seandainya importir menjual beras impor 1.000/kg, sementara harga beras lokal 1.200/kg, maka importir harus menyetor ke pemerintah sebesar 200. Kebijakan ini sangat membantu petani, karena harga jual produknya dapat bersaing dengan produk impor dari luar.

Dengan melihat kebijakan-kebijakan Pemerintah Jepang yang sangat mendukung dan mengharapkan utamanaya pada komunitas petani tersebut, maka tidaklah heran bila para petani di Jepang dapat hidup sejahtera.

Kebijakan-kebijakan pemerintah jepang inilah yang patut di acungkan dan sebagai bahan refleksi bagi Kita yang pada umumnya terhadap pemerintah.

“Sebuah artikel yang luar biasa sebagai sebuah inspirasi bagi saya dan anda”.

 

Oleh: Ipouga Dgm